Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lantik Ribuan Perwira, Menhub: Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM

image-gnews
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan piala penghargaan Wahaba Tata Nugraha kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang dianggap berhasil menata transportasi publiknya. Penghargaan tersebut diserahkan di Plenary Hall JCC, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan piala penghargaan Wahaba Tata Nugraha kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang dianggap berhasil menata transportasi publiknya. Penghargaan tersebut diserahkan di Plenary Hall JCC, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atau BPSDMP tahun ini melantik sebanyak 2.597 Perwira Transportasi lulusan Sekolah Perhubungan. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pelantikan ribuan taruna-taruni ini merupakan bentuk dari komitmen Kemenhub dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

“Sebagaimana disampaikan bapak Presiden, Indonesia tengah berupaya meningkatkan kualitas SDMnya. Oleh karenanya kami konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden agar semua potensi pengembangan SDM ini intensif diperbaiki. Kami akan tingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” kata Budi usai memimpin Upacara Pelantikan Perwira Transportasi Terpadu di lapangan Silang Monas Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

Jumlah lulusan yang mengikuti Pelantikan Perwira Transportasi Terpadu Tahun 2019 ini mengalami peningkatan, setelah pada tahun 2017 diikuti 2.046 orang lulusan dan pada tahun 2018 lalu diikuti sebanyak 2.472 orang lulusan.

Budi mengatakan Kemenhub akan mengembangkan pola pelatihan baik di akademik maupun politeknik secara lebih intensif. Salah satunya dengan cara meningkatkan kompetensi bahasa dan kemampuan teknis. Selain itu, juga memberikan ilmu terkait keselamatan bertransportasi.

“Karena pada dasarnya lulusan perwira tersebut akan memiliki jabatan dan fungsi yang strategis ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain mengelola lulusan perwira, ia akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat dengan waktu singkat, bagi masyarakat yang sudah bekerja di bidang transportasi, tetapi belum memiliki keahlian atau sertifikat, maupun bagi masyarakat umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Jadi antara lulusan perwira dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini harus sejalan. Kita utamakan adakan vokasi dalam waktu satu sampai dua minggu atau tiga hari belajar tentang safety agar mereka lebih mengerti,” kata Budi.

Budi menjelaskan bahwa lulusan perwira ini bisa berkarier tidak hanya di dalam negeri namun juga bisa sampai ke luar negeri.

Menurut dia, kalau di industri atau sektor laut bahkan sudah ditunggu di pemilik-pemilik kapal untuk bekerja di dalam dan di luar negeri, jadi tidak terbatas di kementerian perhubungan. "Udara juga banyak sekali ke maskapai di dalam maupun luar negeri, darat agak punya spesifik sendiri, karena perlu memiliki kompetensi yang sesuai di seluruh Indonesia. Sementara di sektor kereta api, dibutuhkan banyak SDM di dalam negeri karena adanya LRT dan MRT,” kata Budi.

Adapun para perwira transportasi yang dilantik Menhub Budi Karya pada hari ini berasal dari 15 Sekolah yang terbagi atas tiga matra yaitu Darat, Laut dan Udara dengan rincian, untuk Matra Darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Politeknik Perkerataapian Indonesia Madiun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 menit lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.